05 Agu 2020

Komoditas Ekspor Memulihkan Pamor Kakao Sulsel

images

Impian Sulawesi Selatan untuk mengembalikan kejayaan kakao tampaknya masih di ambang mimpi. Sejak delapan tahun terakhir, produktivitas kakao Sulsel mengalami penurunan berkisar 50% hingga 70%.

Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai penghasil kakao terbaik mulai kehilangan taji sejak beberapa tahun belakangan. Perubahan iklim dinilai menjadi salah satu pemicu menurunnya produktivitas kakao hingga berdampak pada pasar ekspor.

Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan produksi kakao Sulsel pada 2016 mencapai 114.276 ton dan mengalami penurunan pada 2017 menjadi 100.391 ton. Meski sempat naik pada 2018 sebesar 124.952 ton, tetapi angkanya tidak signifikan.

Penurunan kembali terjadi pada 2019 dengan total produksi kakao 118.775 ton. Pada tahun ini pun, produksi kakao Sulsel dianggap belum menggembirakan. Terlebih, dengan adanya bencana alam di wilayah penghasil kakao terbesar Sulsel yaitu Luwu Utara. Pada 2020, produksi kakao Sulsel diprediksi 100.000 ton.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulsel Andi Ardin Tjatjo memaparkan jumlah produksi kakao saat ini tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan pabrik. Upaya impor kakao bahkan bisa saja menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pabrik untuk meningkatkan produktivitasnya.

“Tak bisa kita pungkiri bahwa perubahan iklim memang berpengaruh besar terhadap tanaman kakao. Tidak hanya pada persoalan hama saja,” ungkap Ardin, Selasa (28/7).

Upaya pemerintah mengembalikan kejayaan kakao di Tanah Angin Mammiri tentu perlu disiapkan dengan matang. Ardin menyatakan saat ini pihaknya terus megupayakan langkah intensifikasi dengan jalan pemupukan tanaman kakao agar produksinya bisa melimpah.

Dinas Tanaman Pangan juga turut menggerakkan penyuluh untuk mengedukasi petani agar melakukan mitigasi dan adaptasi pada iklim. Ardin tak menampik, permasalahan lain yang dihadapkan dalam upaya itu yakni pada sisi pendampingan. Minimnya sumber daya manusia (SDM) menyulitkan pemerintah untuk menjangkau seluruh petani kakao di Sulsel.

“Bagaimana tidak? Kondisinya saat ini satu pendamping itu turut mengawasi 5.000 ha lahan, padahal idealnya 1 pendamping itu hanya mengawasi 250 ha kebun kakao saja,” jelas Ardin.

Proses pendampingan juga tidak sekadar mengawasi saja. Ardin menjelaskan terdapat tiga poin utama dalam upaya pendampingan petani kakao. Pertama, teknikal asistensi. Kedua, pemahaman tentang akses pasar. Ketiga, tentang bagaimana petani bisa memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.

Di sisi lain, Ardin mengungkapkan upaya lain yang mesti dilakukan yakni melakukan existing pada area tanam kakao yang masih ada. Misalnya saja dengan fokus melakukan pemupukan agar produksi tetap terjaga. Setidaknya tidak mengalami kemerosotan yang tajam.

“Beberapa tahun belakangan ini, produksi kita memang hanya di kisaran 400—600 kilo per ha. Itu karena minimnya pemupukan. Pupuknya juga tidak menggunakan pupuk khusus,” terang Ardin.

Saat ini pihaknya tengah mengupayakan pengadaan pupuk khusus kakao. Ardin mengaku tak menutup ruang bagi pihak-pihak terkait yang ingin memberi solusi dari permasalahan pupuk yang digunakan petani kakao di Sulsel.

SUDAH TUA

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Prof La Ode M Asrul berpandangan bahwa penurunan produktivitas kakao di Sulsel tak hanya dipicu oleh perubahan iklim. Terdapat sejumlah faktor lain, di antaranya buruknya manajemen tanaman, tanaman relatif tua, serangan hama penggerek buah kakao (PBK).

Selain itu, ada juga penyakit vascular streak dieback atau VSD, akibat jangka pendek program cenderung yang tidak berkelanjutan. Dia bahkan menyebut sekitar 40%—50% petani atau pembudi daya tanaman kakao belum melakukan penanaman sesuai yang dianjurkan.

“Lemahnya di kontrol, dalam hal ini pengendalian mutu. Khususnya kakao rakyat, mulai pada pemilihan bibit sampai pemasarannya. Akibatnya, sekitar 96% mutu biji kakao yang dihasilkan tergolong mutu rendah,” kata La Ode.

Selain itu, pendapatan rata-rata usaha tani kakao hanya sekitar Rp7 juta per ha atau lebih kecil dari peluang potensi pendapatan sebesar Rp20 juta hingga Rp30 juta per ha.

Menurut La Ode, fenomena menurunnya produksi dan produktivitas kakao di Sulsel yang dikenal sebagai salah satu pemasok kakao terbesar di Indonesia, perlu diwaspadai. Dia bahkan memprediksi komoditas ini akan punah pada 2027.

Untuk itu, pemerintah dan seluruh stakeholders terkait perlu lebih serius dalam upaya meningkatkan kembali produktivitas kakao di Sulsel. La Ode mengungkapkan diperlukan beberapa langkah perbaikan. Pertama, pengembangan areal kakao dititikberatkan pada peningkatan produktivitas dan mutu.

“Dalam hal ini perlu penelitian dan pengembangan, termasuk pemetaan wilayah dan pembentukan ‘grand design’ yang andal, terfokus dan berkelanjutan,” sebutnya.

Misalnya saja, terkait dengan masalah pokok yang sering dihadapi tentang kegagalan dalam pengembangan lahan perkebunan, antara lain komoditas yang dipilih kurang atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat.

Selain itu, akibat potensi genetik tanaman yang diusahakan tidak dapat dioptimalkan karena ketidaksesuaian antara persyaratan tumbuh tanaman dengan sifat-sifat tanah dan iklim wilayah setempat.

Penelitian dan pengembangan varietas baru juga diyakini mampu menangkal penurunan produktivitas kakao. Hal itu, kata La Ode, perlu mendapat dukungan sarana penelitian yang memadai, seperti eksplorasi tanaman tahan PBK dan VSD, sekaligus perbanyakan secara cepat dan massal lewat somatic embryogenesis.

“Persiapan pengembangan bahan tanam jangka panjang juga diperlukan, khususnya untuk menggantikan lahan kakao yang rusak dan tua di Sulsel.”

Sulsel, lanjutnya, membutuhkan kawasan industri untuk pengembangan komoditas kakao. Sebelumnya, wacana ini memang sempat disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel. La Ode mencontohkan di wilayah Yogyakarta dan Bali.

Kedua daerah tersebut berhasil mendorong industrialisasi di sektor tersebut guna mendukung produktivas kakao di daerahnya. Keduanya bahkan sudah memiliki produk cokelat dari kakao yang di produksi dari daerah sendiri. Menurut La Od, dalam hal ini, perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan investor.

“Untuk mendorong itu, memang perlu melibatkan pelaku usaha, agar produksi kakao petani juga bisa diberdayakan. Ini salah satu upaya untuk membuka akses pasar,” tutup La Ode.

Keinginan Sulsel untuk menjadikan kakao sebagai primadona seiring dengan salah satu program Kementerian Perindustrian. Sebelumnya, Kemenperin menetapkan industri kakao sebagai salah satu andalan dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, sebab termasuk yang paling banyak melibatkan IKM.

Berdasarkan data kementerian, pada 2018, sebanyak 85% produk kakao telah diekspor dan menyumbang devisa hingga US$1,13 miliar. Adapun, 15% sisanya merupakan produk kakao olahan yang dipasarkan di dalam negeri.

Data Organisasi Kakao Internasional (ICCO) menempatkan Indonesia di urutan ke-6 sebagai produsen biji kakao terbesar di dunia setelah Pantai Gading, Ghana, Ekuador, Nigeria dan Kamerun.

AKIBAT BENCANA ALAM

Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan tercatat menjadi daerah penghasil kakao terbesar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulsel, Luwu Utara mampu berkontribusi sekitar 14% sejak 10 tahun terakhir. Kontribusinya sangat signifikan yaitu sebesar 77% dari luas lahan kakao di Luwu Raya.

Namun, akibat banjir bandang yang terjadi pada 13 Juli diyakini berpengaruh besar terhadap penurunan produktivitas lahan kakao di wilayah tersebut. Menurut hasil Peneliti Kakao dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Muhammad Junaid, dampak yang ditimbulkan oleh banjir terhadap produksi kakao sangat signifikan.

“Produksi buah atau biji kakao berpotensi alami penurunan, terutama karena dua aspek, yaitu tanaman hilang, rusak atau mati dan hilangnya sebagian populasi petani kakao,” jelas Junaid.

Banjir bandang yang mengubah pandangan, sebab sekali terjadi berdampak luas. Peristiwa itu menimpa tiga kecamatan utama penyumbang produksi kakao Luwu Utara, yaitu Sabbang, Masamba, dan Baebunta.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Bisnis, jumlah penduduk yang mengungsi di tiga kecamatan itu mencapai 3.627 kepala keluarga, terdiri atas 14.483 jiwa.

Jika diasumsikan, setiap kepala keluarga mengelola 1 ha tanaman kakao, maka ada sekitar 3.627 hektare area tanam kakao yang berpotensi kena dampak. Data BPS menunjukkan bahwa total areal tanam kakao di Luwu Utara yakni seluas 35.766 ha dengan produksi 21.201 ton.

“Artinya, ada potensi penurunan populasi tanaman kakao di kabupaten ini terjadi karena menyisakan areal pertanaman seluas 32.139 ha saja.”

Jika diasumsikan 1 ha setara dengan 1.000 pohon, populasi tanaman kakao hilang akibat banjir bandang bisa dapat mencapai 3.627.000 pohon. Sementara produksi satu pohon kakao selama satu tahun sebanyak 10 kg biji basah, prediksi kehilangan produksi kakao tahun yang akan datang dapat dihitung sebesar 300.627 ton.

Untuk mengatasi persoalan itu, Junaid mengatakan perlu dilakukan mitigasi bencana dan pemantauan atau pendataan ulang area tanam kakao yang terdampak. Kegiatan mitigasi kata dia, dapat dilakukan melalui teknologi citra satelit dan drone. Mengingat, kondisi lahan di kawasan tersebut masih belum memungkinkan untuk dikunjungi.

“Pendekataan aerial view ini lebih cepat, akurat dan terukur, sehingga dapat menentukan akurasi dan real data,” ungkapnya.

Akibat banjir bandang yang terjadi, penanaman ulang atau peremajaan tanaman kakao tua untuk percepatan recovery produksi di wilayah tersebut bisa dilakukan dalam kurun dua tahun kedepan. Hal itu, kata Junaid, membutuhkan intervensi pemerintah provinsi sehingga kebijakan penanaman ulang dapat segera diwujudkan.

Sumber: https://koran.bisnis.com/read/20200803/436/1273981/komoditas-ekspor-memulihkan-pamor-kakao-sulsel